Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepsek SMAN 9 Tambun Selatan Usai Didemo Siswanya: Kronologi, Tuntutan, dan Dampak

choleray.com, 07 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Pada tanggal 3 Juni 2025, ratusan siswa kelas X dan XI dari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggelar aksi demonstrasi damai di halaman sekolah mereka. Aksi ini menyoroti sejumlah dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, Kurniawati, termasuk praktik pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan, pengadaan snack fiktif, dan buruknya fasilitas sekolah seperti Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Menyusul aksi tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Kurniawati dari jabatannya sebagai kepala sekolah pada 5 Juni 2025, sembari memerintahkan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Artikel ini akan mengulas secara mendalam kronologi peristiwa, tuntutan siswa, respons pemerintah, dan dampak dari keputusan ini, berdasarkan sumber-sumber terpercaya seperti Kompas.com, Metrotvnews.com, dan Radarbekasi.id.

Daftar Isi

Latar Belakang dan Kronologi Peristiwa

SMAN 9 Tambun Selatan, yang terletak di Kabupaten Bekasi, merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini menjadi sorotan publik setelah ratusan siswa menggelar aksi damai pada Selasa, 3 Juni 2025, untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Kurniawati, yang telah menjabat sebagai kepala sekolah selama dua tahun. Aksi ini dipicu oleh beberapa isu utama, yang menjadi puncak kekesalan siswa setelah berbagai masukan mereka selama ini tidak diindahkan oleh pihak sekolah.

Menurut laporan dari Kompas.com, demonstrasi ini berawal dari dugaan miskomunikasi terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pesantren Ramadan yang telah berlangsung tiga bulan sebelumnya. Pada 28 Mei 2025, pihak tata usaha sekolah meminta siswa, baik yang hadir maupun tidak hadir dalam kegiatan tersebut, untuk menandatangani SPJ yang mencakup daftar hadir dan penerimaan snack. Namun, siswa mengaku tidak pernah menerima snack tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya pengadaan fiktif. Salah satu siswa, yang diidentifikasi dengan inisial HMA (17), menyatakan bahwa aksi ini merupakan puncak kekesalan karena mereka merasa tanda tangan mereka disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak jelas. Spanduk protes yang dibentangkan siswa berbunyi, “Tanda tangannya ada, snacknya gak ada. Duitnya kemana?” menunjukkan kekecewaan mereka terhadap kurangnya transparansi.

Selain isu pengadaan snack fiktif, siswa juga memprotes dugaan pungutan liar yang berkedok sumbangan sukarela. Menurut seorang siswa kelas XI berinisial RP, setiap tahun orang tua siswa diminta membayar Rp500.000 untuk keperluan pembangunan gedung sekolah, namun kondisi gedung sekolah tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Selain itu, siswa juga mengeluhkan pungutan sebesar Rp20.000 per hari per kelas untuk pengadaan alat pendingin ruangan (AC) di mushala sekolah, tetapi hingga 2025, AC tersebut belum terpasang.

Fasilitas sekolah yang tidak memadai juga menjadi sorotan utama. Siswa menyoroti kondisi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang hanya dilengkapi dengan sebuah meja tanpa kursi atau kasur. Selama dua bulan terakhir sebelum demonstrasi, stok obat-obatan di UKS juga kosong, memaksa pengurus UKS menggunakan dana pribadi untuk membeli obat bagi siswa yang membutuhkan perawatan. Hal ini diperparah dengan ketiadaan respons dari pihak sekolah terhadap keluhan-keluhan sebelumnya.

Aksi demonstrasi ini menjadi viral di media sosial, terutama setelah video yang diunggah oleh akun Instagram @ronaldosalto dan akun X @Mdy_Asmara1701 pada 3 dan 4 Juni 2025 menunjukkan ratusan siswa berkumpul dengan spanduk protes. Ekspresi Kurniawati yang tampak tersenyum santai di tengah demonstrasi juga memicu reaksi warganet, yang mempertanyakan sikapnya di tengah situasi yang serius.

Respons Gubernur Dedi Mulyadi

Menyusul viralnya aksi demonstrasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang sering disapa Kang Demul, langsung merespons dengan langkah tegas. Pada 5 Juni 2025, Dedi mengumumkan melalui akun Instagram resminya (@dedimulyadi71) bahwa ia telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menonaktifkan Kurniawati dari jabatan kepala sekolah selama proses audit berlangsung. Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa ia tidak akan berkompromi dengan siapa pun yang tidak menjalankan tugas dengan baik, tidak transparan, atau tidak menunjukkan kepemimpinan yang humanis. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa, di mana kepala sekolah dan guru harus menjadi teladan bagi siswa.

Penonaktifan Kurniawati dibenarkan oleh Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan, meskipun ia mengaku tidak mengetahui waktu pasti penonaktifan tersebut. Sahri juga mengonfirmasi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menurunkan tim untuk melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan sekolah, meskipun belum jelas apakah audit tersebut menargetkan keuangan sekolah secara keseluruhan atau hanya berkaitan dengan Kurniawati secara pribadi. Selain itu, sejumlah guru SMAN 9 Tambun Selatan dipanggil oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat untuk memberikan keterangan terkait masalah internal sekolah.

Dedi Mulyadi juga memastikan bahwa hasil audit akan diumumkan secara transparan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Ia mengimbau masyarakat, khususnya siswa dan orang tua, untuk tidak khawatir, sambil menegaskan bahwa tindakan ini diambil dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah.

Tuntutan Siswa dan Reaksi Komunitas Sekolah

Tuntutan utama para siswa dalam demonstrasi mencakup:

Transparansi Keuangan: Siswa menuntut kejelasan atas penggunaan dana sumbangan, termasuk Rp500.000 per tahun untuk pembangunan gedung dan Rp20.000 per hari per kelas untuk AC mushala.
Penghentian Pungutan Liar: Siswa meminta agar sekolah menghentikan praktik pungutan yang tidak sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Barat, yang melarang sekolah negeri melakukan pungutan terhadap siswa.
Perbaikan Fasilitas Sekolah: Siswa menyoroti kondisi UKS yang tidak layak dan meminta penyediaan fasilitas dasar seperti kursi, kasur, dan stok obat-obatan.
Pertanggungjawaban atas Pengadaan Fiktif: Siswa menuntut penjelasan atas dugaan pengadaan snack fiktif, di mana mereka diminta menandatangani SPJ untuk kegiatan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai laporan.

Para siswa menyambut gembira keputusan penonaktifan Kurniawati. Seorang siswa yang menggunakan nama samaran Dirham menyatakan kepada Kompas.com bahwa ia dan teman-temannya merasa senang, meskipun tidak sampai melakukan sujud syukur. Dirham menambahkan bahwa selama ini kepemimpinan Kurniawati dinilai kurang responsif terhadap masukan siswa, dan mereka berharap kepala sekolah pengganti dapat membawa perubahan positif.

Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan, menjelaskan bahwa aksi demonstrasi berawal dari miskomunikasi terkait SPJ Pesantren Ramadan. Ia mengklaim bahwa pihak sekolah telah mengakomodasi pelaporan dengan melampirkan dokumen dan realisasi kegiatan, tetapi tidak jelas mengapa isu ini muncul kembali. Terkait pungutan, Sahri menyatakan bahwa pihak sekolah tidak melakukan pungutan, melainkan hanya meminta infak sukarela, dan kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi ke depan.

Dampak dan Relevansi dengan Kebijakan Pendidikan

Penonaktifan Kurniawati bukanlah kasus pertama yang ditangani Dedi Mulyadi. Pada Februari 2025, ia juga menonaktifkan Kepala SMAN 6 Depok karena melanggar larangan study tour ke luar provinsi. Langkah ini menunjukkan komitmen Dedi untuk menegakkan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel di Jawa Barat.

Kejadian di SMAN 9 Tambun Selatan memiliki dampak signifikan:

Peningkatan Kesadaran Siswa: Aksi demonstrasi menunjukkan bahwa siswa, meskipun masih muda, memiliki kesadaran untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari institusi pendidikan mereka.
Perhatian Publik terhadap Tata Kelola Sekolah: Viralnya aksi ini di media sosial, termasuk di TikTok dan X, telah memicu diskusi luas tentang praktik pungutan liar dan pengelolaan dana sekolah di Indonesia.
Perbaikan Sistemik: Audit yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola keuangan di SMAN 9 Tambun Selatan. Sekolah juga sedang membahas pengganti sementara untuk posisi kepala sekolah guna menjaga stabilitas proses belajar-mengajar.
Teladan bagi Institusi Lain: Tindakan tegas Dedi Mulyadi menjadi sinyal kuat kepada sekolah-sekolah lain di Jawa Barat untuk menjunjung integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun langkah penonaktifan dan audit menunjukkan respons cepat dari pemerintah provinsi, beberapa tantangan tetap ada:

Durasi dan Transparansi Audit: Belum jelas berapa lama proses audit akan berlangsung, dan hasilnya harus diumumkan secara transparan untuk menjaga kepercayaan publik.
Pemilihan Kepala Sekolah Pengganti: Proses pemilihan kepala sekolah sementara harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan kepemimpinan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan siswa.
Perbaikan Fasilitas: Sekolah perlu segera menangani keluhan siswa terkait fasilitas, seperti UKS, untuk memenuhi hak-hak dasar siswa.
Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah: Meskipun Kurniawati telah dinonaktifkan, Dedi menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus dihormati hingga audit selesai, untuk memastikan proses yang adil.

Para siswa, orang tua, dan alumni SMAN 9 Tambun Selatan berharap bahwa kejadian ini menjadi titik balik untuk perubahan positif. Mereka menginginkan kepala sekolah baru yang dapat merangkul siswa, guru, dan komunitas sekolah, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana dan perbaikan fasilitas. Beberapa alumni bahkan menyatakan kesiapan mereka untuk membantu perbaikan sekolah.

Kesimpulan

Penonaktifan Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kurniawati, oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 5 Juni 2025 merupakan respons tegas terhadap aksi demonstrasi siswa yang menyoroti dugaan pungutan liar, pengadaan snack fiktif, dan buruknya fasilitas sekolah. Aksi damai yang digelar pada 3 Juni 2025 oleh ratusan siswa kelas X dan XI mencerminkan keberanian mereka dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas. Keputusan Dedi untuk menonaktifkan Kurniawati dan memerintahkan audit menyeluruh menunjukkan komitmennya untuk membenahi tata kelola pendidikan di Jawa Barat, sekaligus menjadi peringatan bagi institusi pendidikan lain untuk menjunjung integritas.

Kejadian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan siswa dan komunitas sekolah dalam pengawasan tata kelola pendidikan. Dengan audit yang sedang berlangsung dan pembahasan pengganti kepala sekolah, diharapkan SMAN 9 Tambun Selatan dapat pulih dari masalah ini dan menjadi contoh institusi pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan siswa. Langkah Dedi Mulyadi, yang didukung oleh pernyataannya tentang pentingnya keteladanan dalam pendidikan, menjadi fondasi untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan.