Gibran Tak Berpartai, Golkar Terbuka: Dinamika Politik Pasca-Pemecatan dari PDIP

choleray.com, 19 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menjadi sorotan publik setelah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Desember 2024. Pemecatan ini, yang juga menimpa ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), meninggalkan Gibran tanpa afiliasi partai politik, sebuah situasi yang jarang terjadi bagi seorang pejabat tinggi di Indonesia. Di tengah spekulasi tentang langkah politik berikutnya, Partai Golkar, salah satu partai besar di Indonesia, secara terbuka menyatakan kesiapannya menerima Gibran, terutama melalui organisasi sayapnya, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Artikel ini akan mengupas secara mendalam latar belakang pemecatan Gibran, hubungannya dengan Golkar, dinamika politik yang mendasari spekulasi ini, serta implikasi jangka panjang bagi karier politiknya.

Daftar Isi

Latar Belakang: Pemecatan Gibran dari PDIP

Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024, adalah anak sulung Jokowi dan politikus termuda yang pernah menjabat sebagai wapres di usia 37 tahun. Sebelumnya, Gibran menjabat sebagai Wali Kota Surakarta (2021–2024), di mana ia dikenal karena gaya kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat dan pemanfaatan media sosial untuk menangani keluhan warga. Namun, karier politiknya di PDIP berakhir setelah ia memutuskan untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024, sebuah langkah yang dianggap melanggar kode etik dan disiplin kader PDIP.

PDIP, yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024, memandang keputusan Gibran sebagai pengkhianatan karena ia bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang didukung oleh Golkar, Gerindra, dan partai lain. Pemecatan Gibran diumumkan pada 16 Desember 2024, bersamaan dengan pemecatan Jokowi, yang dituduh menyalahgunakan kekuasaan untuk memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia capres-cawapres. Putusan MK pada 17 Oktober 2023, yang mengizinkan kandidat di bawah 40 tahun yang pernah menjadi kepala daerah untuk maju sebagai capres atau cawapres, memungkinkan Gibran mencalonkan diri, tetapi memicu kontroversi karena MK saat itu dipimpin oleh ipar Jokowi, Anwar Usman.

Menanggapi pemecatannya, Gibran menyatakan menghormati keputusan PDIP dan fokus membantu Presiden Prabowo Subianto. “Kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Saat ini, saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo,” ujar Gibran pada 17 Desember 2024 di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Namun, tanpa afiliasi partai, posisi politik Gibran dinilai rentan, terutama mengingat pentingnya kendaraan politik dalam sistem politik Indonesia.

Golkar: Pintu Terbuka untuk Gibran

Partai Golkar, yang merupakan salah satu pendukung utama pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, secara konsisten menunjukkan keterbukaan terhadap Gibran. Spekulasi tentang bergabungnya Gibran ke Golkar mulai mencuat sejak Oktober 2023, ketika Golkar menjadi partai pertama yang mendeklarasikan dukungan untuk Gibran sebagai cawapres Prabowo, meskipun ia masih berstatus kader PDIP. Isu ini kembali menguat setelah pemecatan Gibran dari PDIP, dengan Golkar menyatakan pintunya terbuka lebar, terutama melalui MKGR, salah satu organisasi pendiri Golkar.

Pada Januari 2025, MKGR mengundang Gibran untuk menghadiri perayaan HUT ke-65 di Jakarta pada 18 Januari 2025. Ketua Umum MKGR, Adies Kadir, menegaskan bahwa organisasinya terbuka untuk siapa saja, termasuk Gibran dan Jokowi. “Kami tidak menawarkan, tapi kami membuka pintu seluas-luasnya. Kita kan ormas yang terbuka, jadi siapa pun yang mau masuk, bergabung dengan ormas MKGR, itu kita akan terima,” kata Adies pada 7 Mei 2025. Meski Gibran akhirnya tidak menghadiri acara tersebut, langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Golkar ingin menarik Gibran ke dalam barisannya.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, juga menyatakan bahwa partainya inklusif dan terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdi melalui politik. “Golkar itu sangat inklusif, terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya lewat politik,” ujar Bahlil pada 16 Desember 2024. Wakil Ketua Fraksi Golkar di DPR, Puteri Komarudin, pada 18 Mei 2025, menegaskan bahwa Golkar menghargai kapasitas Jokowi sebagai kader terbaik bangsa dan tetap terbuka untuk Gibran. Pernyataan ini diperkuat oleh postingan di X dari @kompascom dan @garudatvnews pada 19 Mei 2025, yang menyebutkan keterbukaan Golkar terhadap Gibran yang kini tidak berpartai.

Dinamika Politik di Balik Spekulasi

Spekulasi tentang bergabungnya Gibran ke Golkar tidak lepas dari dinamika politik yang lebih luas, terutama terkait posisi keluarga Jokowi pasca-kepresidenan Jokowi dan potensi rekonsiliasi antara PDIP dan pemerintahan Prabowo. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mendorong isu ini:

Kebutuhan Kendaraan Politik: Dalam sistem politik Indonesia, partai politik adalah kendaraan utama untuk mempertahankan pengaruh dan maju dalam kontestasi elektoral. Tanpa partai, Gibran berisiko kehilangan basis politik untuk Pemilu 2029, di mana ia diperkirakan akan maju sebagai calon presiden atau mempertahankan posisi wapres. Pakar politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menyatakan bahwa Golkar adalah pilihan realistis bagi Gibran karena partai ini merupakan salah satu dari tiga besar peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024, di samping PDIP dan Gerindra.
Strategi Keluarga Jokowi: Pemecatan Jokowi dan Gibran dari PDIP membuat keluarga Jokowi mencari sandaran politik baru. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, telah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sementara menantu Jokowi, Bobby Nasution, bergabung dengan Gerindra untuk Pilgub Sumatera Utara 2024. Analis politik Zaki Mubarak dari UIN Syarif Hidayatullah menilai bahwa masuknya Gibran ke Golkar melalui MKGR adalah bagian dari strategi Jokowi untuk memperluas jejaring politik keluarganya ke partai besar, sekaligus sebagai penyeimbang jika PDIP bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pimpinan Prabowo.
Sinyal Rekonsiliasi PDIP-Prabowo: Isu pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo pada awal 2025 memicu spekulasi bahwa PDIP mungkin bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Jika ini terjadi, daya tawar politik Jokowi dan Gibran bisa melemah, karena Prabowo tidak lagi bergantung pada mereka. Masuknya Gibran ke Golkar dianggap sebagai langkah antisipasi untuk memperkuat posisi tawar politiknya. Peneliti BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menyatakan bahwa ketidakhadiran Gibran di HUT MKGR pada Januari 2025 adalah upaya meredam spekulasi sekaligus menunjukkan bahwa keluarga Jokowi tidak membutuhkan “sekoci politik” seperti yang dipersepsikan publik.
Gaya Kepemimpinan Gibran: Sebagai wapres termuda, Gibran menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda, dengan fokus pada generasi muda dan pendekatan digital. Ia aktif membuat konten media sosial, seperti video monolog di YouTube tentang bonus demografi dan prestasi Timnas U-17, serta kunjungan ke sekolah dan kampus untuk mempromosikan kecerdasan artifisial (AI). Golkar, yang ingin menarik pemilih muda, melihat Gibran sebagai figur yang dapat meningkatkan elektabilitas partai, seperti yang diungkapkan oleh pengamat politik M. Qodari. Qodari menilai bahwa kepemimpinan anak muda seperti Gibran dapat membawa Golkar naik signifikan secara elektoral pada Pemilu 2029.

Potensi Gibran sebagai Ketua Umum Golkar

Selain spekulasi keanggotaan, ada wacana bahwa Gibran berpeluang menjadi Ketua Umum Golkar. M. Qodari dari Indo Barometer pada Maret 2024 menyebut Gibran sebagai kandidat potensial, dengan alasan bahwa posisinya sebagai wapres memberikan akses strategis ke pemerintahan, sejalan dengan tradisi Golkar sebagai partai yang dekat dengan kekuasaan. Qodari juga menyoroti dominasi Prabowo-Gibran di kalangan pemilih muda pada Pilpres 2024 sebagai modal elektoral.

Namun, wacana ini menghadapi kendala. Menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, syarat menjadi ketua umum meliputi pengalaman sebagai pengurus pusat atau organisasi sayap selama satu periode, aktif sebagai anggota selama minimal lima tahun, dan tidak pernah menjadi anggota partai lain. Gibran, yang baru dipecat dari PDIP dan belum menjadi anggota Golkar, tidak memenuhi syarat ini. Pengamat politik Ujang Komarudin menegaskan bahwa melanggar aturan ini demi Gibran akan memicu resistensi dari kader senior Golkar, yang menjunjung prinsip Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT).

Meski demikian, masuknya Gibran melalui MKGR dapat menjadi langkah awal kaderisasi, seperti tradisi Golkar dalam merekrut kader baru. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Asrinaldi, menyatakan bahwa kehadiran Gibran dapat memperkuat basis politik Golkar, terutama karena massanya yang masih terkait dengan Jokowi. Ia juga menilai Gibran sebagai calon potensial untuk Pilpres 2029, terutama jika kinerjanya sebagai wapres dinilai positif oleh publik.

Tantangan dan Kontroversi

Meskipun Golkar terbuka, bergabungnya Gibran ke partai ini tidak lepas dari tantangan dan kontroversi:

Persepsi Nepotisme: Karier politik Gibran sejak menjadi Wali Kota Solo hingga wapres kerap dikaitkan dengan nepotisme, terutama karena putusan kontroversial MK yang dipimpin Anwar Usman. Pengamat dari UNS, Rezza Dian Akbar, menilai keberhasilan Gibran di Solo tidak lepas dari privilese sebagai anak presiden, seperti kunjungan menteri dan alokasi proyek. Bergabungnya Gibran ke Golkar dapat memperkuat narasi dinasti politik, terutama karena keluarga Jokowi sudah tersebar di PSI (Kaesang) dan Gerindra (Bobby).
Resistensi Internal Golkar: Kader senior Golkar, seperti Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, atau Agus Gumiwang Kartasasmita, mungkin menolak kehadiran Gibran jika dianggap mengancam posisi mereka. Aturan ketat Golkar tentang kaderisasi juga dapat menjadi hambatan, kecuali ada perubahan AD/ART melalui musyawarah luar biasa, yang dinilai sulit.
Dinamika dengan PDIP: Konflik antara Jokowi dan PDIP, yang diperparah oleh kasus suap Harun Masiku yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menambah kompleksitas. Jika PDIP bergabung dengan KIM, Gibran perlu Golkar untuk mempertahankan relevansi politiknya, tetapi ini dapat memicu ketegangan dengan loyalis PDIP.
Fokus Gibran pada Tugas Wapres: Gibran berulang kali menyatakan fokus pada tugasnya sebagai wapres, seperti mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan promosi AI di kalangan muda. Ketidakhadirannya di HUT MKGR pada Januari 2025 dianggap sebagai upaya menghindari spekulasi politik dan menjaga citra sebagai wapres yang fokus pada tugas negara.

Implikasi Jangka Panjang

Bergabungnya Gibran ke Golkar, jika terwujud, memiliki implikasi signifikan:

Pemilu 2029: Gibran dapat menjadi kandidat presiden atau wapres yang kuat, didukung oleh infrastruktur Golkar yang solid. Hilangnya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pemilu 2029 membuat partai besar seperti Golkar berlomba mencari kader terbaik, dan Gibran adalah aset potensial.
Penguatan Golkar: Kehadiran Gibran dapat meningkatkan suara Golkar, terutama di kalangan pemilih muda dan basis massa Jokowi. Asrinaldi memperkirakan bahwa Gibran akan menambah kekuatan elektoral Golkar, yang pada Pemilu 2024 menempati posisi kedua setelah PDIP.
Stabilitas Politik Keluarga Jokowi: Golkar dapat menjadi penyeimbang bagi keluarga Jokowi di tengah dinamika politik nasional, terutama jika PDIP bergabung dengan KIM. Ini memastikan agenda politik Jokowi, seperti hilirisasi dan pembangunan IKN, tetap berjalan.
Citra Publik: Gibran perlu menjaga citra sebagai pemimpin muda yang inovatif tanpa dianggap bergantung pada ayahnya. Gaya komunikasinya yang santai dan digital, seperti melalui monolog di media sosial, telah berhasil menarik perhatian Gen Z, tetapi ia harus membuktikan kompetensinya sebagai wapres untuk meredam kritik nepotisme.

Penutup: Gibran di Persimpangan Politik

Gibran Rakabuming Raka berada di persimpangan penting dalam karier politiknya setelah dipecat dari PDIP. Keterbukaan Partai Golkar, terutama melalui MKGR, menawarkan peluang untuk memperkuat posisinya sebagai wapres dan mempersiapkan langkah politik menuju Pemilu 2029. Namun, spekulasi ini diwarnai oleh dinamika kompleks, mulai dari strategi keluarga Jokowi, potensi rekonsiliasi PDIP-Prabowo, hingga resistensi internal Golkar dan persepsi publik tentang nepotisme.

Sementara Gibran menegaskan fokus pada tugas negara, ketidakhadirannya di acara-acara strategis seperti HUT MKGR menunjukkan kehati-hatian dalam mengelola persepsi publik. Apakah ia akan berlabuh ke Golkar atau memilih jalur lain, seperti PSI atau bahkan tetap tak berpartai, masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, sebagai wapres termuda dalam sejarah Indonesia, Gibran memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan politik Indonesia, asalkan ia mampu menyeimbangkan ambisi politik dengan tuntutan kinerja sebagai pemimpin muda. Dengan Golkar sebagai pintu terbuka, langkah Gibran ke depan akan terus menjadi sorotan publik dan pengamat politik.