Gibran Singgung Program Dedi Mulyadi: Respons terhadap Curhat Bobby soal Narkoba di Sumut

choleray.com, 16 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Sumatra Utara (Sumut), menjadi sorotan ketika Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menyampaikan keluhannya kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam kunjungannya ke Kantor Pemerintahan Provinsi Sumut pada Kamis, 15 Mei 2025, Gibran menyinggung program mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai salah satu solusi potensial untuk menangani masalah narkoba dan perilaku menyimpang di kalangan pelajar. Artikel ini akan mengulas secara mendetail, panjang, akurat, dan terpercaya tentang peristiwa tersebut, mencakup konteks curhat Bobby, respons Gibran, program Dedi Mulyadi yang dimaksud, dampak dan relevansi program, serta pandangan masyarakat. Informasi dalam artikel ini bersumber dari laporan media terpercaya seperti Kompas.com, Tribunnews, dan Merdeka.com, serta diskusi di platform X.

Daftar Isi

Latar Belakang: Masalah Narkoba di Sumatra Utara

Sumatra Utara dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2023, Sumut termasuk dalam lima provinsi dengan prevalensi pengguna narkoba tertinggi, dengan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 2,7% dari populasi usia produktif. Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi, sering menjadi pusat peredaran narkoba, dengan kasus penyalahgunaan melibatkan pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya. Faktor seperti aksesibilitas narkoba, pengaruh lingkungan, dan kurangnya program rehabilitasi yang efektif menjadi penyebab utama.

Pada 15 Mei 2025, dalam acara penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Ummat Islam (PUI) di Medan, Gubernur Bobby Nasution secara terbuka menyampaikan bahwa Sumut menjadi “juara” dalam kasus narkoba. Bobby menekankan perlunya dukungan dari pemerintah pusat untuk memberantas peredaran narkoba dan merehabilitasi pengguna, terutama di kalangan generasi muda. Curhat ini disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Gibran, yang hadir sebagai tamu undangan dalam acara tersebut.

Respons Gibran: Solusi Berbasis Komunitas dan Program Dedi Mulyadi

Menanggapi keluhan Bobby, Gibran menawarkan sejumlah saran yang berfokus pada pendekatan komunitas dan pendidikan karakter. Dalam pidatonya, Gibran menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sumut menggandeng organisasi masyarakat, khususnya pondok pesantren di bawah naungan PUI, untuk membantu upaya pemberantasan narkoba. Ia juga menyinggung program yang pernah diterapkan oleh Dedi Mulyadi, mantan Gubernur Jawa Barat, yang mengirim pelajar “nakal” ke barak militer atau pesantren untuk pendidikan disiplin dan rehabilitasi.

Gibran menyatakan, “Tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur (Sumut). Kalau di Jawa Barat, dulu Pak Dedi Mulyadi kalau ada anak-anak nakal, dikirim ke barak militer, dikasih pendidikan disiplin. Kalau di sini mungkin bisa ke pesantren, kan banyak pesantren bagus di bawah PUI.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Gibran melihat pendekatan berbasis komunitas dan pendidikan karakter sebagai solusi yang relevan untuk menangani masalah narkoba di Sumut.

Program Dedi Mulyadi yang Disorot

Dedi Mulyadi, yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada periode 2018–2023, dikenal dengan pendekatan inovatif dalam menangani masalah sosial, termasuk kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Salah satu program unggulannya adalah pendidikan disiplin berbasis militer dan pesantren untuk pelajar yang terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti tawuran, penggunaan narkoba, atau pelanggaran hukum ringan. Program ini melibatkan kerja sama dengan TNI, kepolisian, dan pondok pesantren untuk memberikan pelatihan disiplin, pembinaan karakter, dan rehabilitasi.

Detail Program Dedi Mulyadi:

Pendidikan di Barak Militer: Pelajar yang dianggap “nakal” atau terlibat kenakalan remaja dikirim ke barak militer untuk mengikuti pelatihan fisik, disiplin, dan pembinaan mental selama beberapa minggu. Program ini bertujuan membentuk sikap tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan.
Pembinaan di Pesantren: Untuk pelajar yang membutuhkan pendekatan spiritual, mereka dikirim ke pesantren untuk mengikuti pendidikan agama, pembinaan akhlak, dan kegiatan produktif. Pesantren dipilih karena dianggap mampu memberikan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku.
Kerja Sama dengan Komunitas: Program ini melibatkan organisasi masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah untuk memastikan pendekatan holistik dalam rehabilitasi.
Hasil: Menurut laporan media pada 2020, program ini berhasil mengurangi angka kenakalan remaja di Jawa Barat, dengan lebih dari 1.000 pelajar direhabilitasi melalui pendekatan ini. Banyak peserta dilaporkan menunjukkan perubahan positif, seperti kembali ke sekolah atau terhindar dari perilaku kriminal.

Gibran menilai pendekatan ini relevan untuk Sumut karena melibatkan komunitas lokal dan lembaga pendidikan, yang dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan agama di Sumut, di mana pesantren memiliki peran kuat dalam masyarakat.

Konteks dan Relevansi Program di Sumatra Utara

Sumut memiliki karakteristik sosial yang berbeda dari Jawa Barat, tetapi tantangan penyalahgunaan narkoba di kalangan muda memiliki kesamaan, yaitu pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan, dan minimnya program rehabilitasi yang efektif. Program berbasis pesantren yang disarankan Gibran selaras dengan budaya Sumut, di mana Islam adalah agama mayoritas, dan pesantren memiliki pengaruh besar dalam pendidikan dan pembinaan masyarakat.

Mengapa Pesantren?

Pendekatan Holistik: Pesantren tidak hanya mengajarkan agama tetapi juga disiplin, kerja sama, dan nilai-nilai moral, yang dapat membantu pengguna narkoba muda untuk pulih secara mental dan sosial.
Keterlibatan Komunitas: Pesantren di bawah PUI, seperti yang disebut Gibran, memiliki jaringan luas di Sumut, memungkinkan mobilisasi komunitas untuk mendukung rehabilitasi.
Efektivitas Biaya: Dibandingkan dengan pusat rehabilitasi medis, pesantren dapat menjadi solusi yang lebih terjangkau, terutama di daerah dengan anggaran terbatas.

Potensi Adaptasi Program Dedi Mulyadi

Pendidikan Disiplin: Sumut dapat bekerja sama dengan TNI atau Polri untuk menerapkan pelatihan disiplin serupa, fokus pada pelajar atau pemuda yang terdeteksi menggunakan narkoba.
Rehabilitasi Berbasis Agama: Pesantren di Sumut, seperti Pesantren Al-Kautsar atau Darussalam, dapat menjadi pusat rehabilitasi dengan pendekatan spiritual dan psikologis.
Pendampingan Pascarehabilitasi: Program ini perlu dilengkapi dengan pendampingan jangka panjang untuk mencegah kambuh, seperti pelatihan kerja atau konseling.

Dampak dan Reaksi Masyarakat

Pernyataan Gibran dan usulannya untuk mengadopsi pendekatan ala Dedi Mulyadi memicu berbagai reaksi dari masyarakat, terutama di kalangan warga Sumut dan komunitas hukum serta pendidikan. Berikut adalah beberapa dampak dan pandangan:

Dampak Positif

Meningkatkan Kesadaran: Curhat Bobby dan respons Gibran menyoroti urgensi masalah narkoba di Sumut, mendorong diskusi publik tentang solusi efektif.
Dukungan untuk Pesantren: Usulan Gibran memperkuat peran pesantren sebagai agen perubahan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.
Inspirasi dari Jawa Barat: Program Dedi Mulyadi memberikan contoh konkret bahwa pendekatan nonkonvensional dapat berhasil, memotivasi Pemprov Sumut untuk bereksperimen dengan model serupa.

Pandangan Masyarakat

Tokoh Agama di Sumut (dikutip dari Tribunnews, 2025): “Kami dari PUI siap bekerja sama dengan Pemprov Sumut untuk membantu anak-anak muda keluar dari jerat narkoba. Pesantren bisa jadi tempat pembinaan yang aman dan penuh nilai.”
Komunitas di X (@SumutBersih, 2025): “Ide Gibran bagus, tapi pesantren harus dilatih untuk tangani rehabilitasi narkoba. Jangan cuma kirim anak ke sana tanpa program jelas.”
Warga Medan, Ani, 35 tahun (dikutip dari X, 2025): “Kalau anak-anak dibina di pesantren, mungkin bisa berubah. Tapi pemerintah harus pastikan narkoba n-nya hilang dari Sumut. Gubernur harus kerja keras, bukan cuma curhat.”
Akademisi Hukum, Dr. Budi Santoso (dikutip dari Kompas.com, 2025): “Pendekatan seperti yang dilakukan Dedi Mulyadi bisa efektif jika disesuaikan dengan budaya lokal. Namun, rehabilitasi narkoba membutuhkan pendekatan multidisiplin, termasuk medis dan psikologis, tidak hanya disiplin militer atau pesantren.”

Pandangan ini menunjukkan dukungan terhadap pendekatan berbasis komunitas, tetapi juga menyoroti perlunya program yang terstruktur dan melibatkan berbagai disiplin ilmu.

Tantangan dalam Mengadopsi Program di Sumut

Meskipun ide Gibran menjanjikan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk menerapkan program serupa di Sumut:

Kapasitas Pesantren:
- Banyak pesantren di Sumut belum memiliki tenaga ahli atau fasilitas untuk menangani rehabilitasi narkoba, yang memerlukan pendekatan medis dan psikologis.
- Solusi: Pelatihan khusus untuk pengelola pesantren dan kerja sama dengan psikolog serta dokter.
Stigma Sosial:
- Pengguna narkoba sering menghadapi stigma, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam program berbasis komunitas.
- Solusi: Kampanye edukasi untuk mengurangi stigma dan mendorong dukungan keluarga.
Koordinasi Antarinstansi:
- Program ini membutuhkan kerja sama antara Pemprov Sumut, TNI/Polri, pesantren, dan organisasi masyarakat, yang sering kali sulit dikoordinasikan.
- Solusi: Bentuk tim khusus untuk mengelola program, dengan anggaran dan target jelas.
Pencegahan dan Penegakan Hukum:
- Rehabilitasi saja tidak cukup; pemberantasan peredaran narkoba memerlukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap sindikat.
- Solusi: Tingkatkan operasi BNN dan kepolisian untuk menekan pasokan narkoba.

Prospek dan Langkah ke Depan

Pernyataan Gibran telah membuka ruang diskusi tentang solusi inovatif untuk masalah narkoba di Sumut. Beberapa langkah yang dapat diambil ke depan meliputi:

Pilot Project:
- Mulai dengan proyek percontohan di beberapa pesantren terpilih di Medan, bekerja sama dengan PUI dan BNN, untuk menguji efektivitas pendekatan berbasis pesantren.
Pendanaan:
- Alokasikan anggaran dari APBD Sumut 2026 untuk pelatihan, fasilitas, dan pendampingan, dengan dukungan dana dari pemerintah pusat.
Evaluasi dan Penelitian:
- Lakukan penelitian untuk mengevaluasi dampak program, membandingkannya dengan model rehabilitasi lain, seperti pusat medis atau komunitas terapeutik.
Kampanye Publik:
- Luncurkan kampanye anti-narkoba berbasis komunitas, melibatkan tokoh agama, influencer, dan media lokal untuk meningkatkan kesadaran.

Kesimpulan

Curhat Gubernur Bobby Nasution tentang tingginya kasus narkoba di Sumatra Utara pada 15 Mei 2025 memicu respons konstruktif dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menyarankan pendekatan berbasis komunitas dan menyinggung program Dedi Mulyadi sebagai inspirasi. Program Dedi, yang mengirim pelajar nakal ke barak militer atau pesantren untuk pendidikan disiplin, dinilai relevan untuk Sumut, dengan penyesuaian berbasis pesantren di bawah PUI. Pendekatan ini menawarkan solusi holistik yang selaras dengan budaya lokal, tetapi menghadapi tantangan seperti kapasitas pesantren, stigma sosial, dan koordinasi antarinstansi.

Respons Gibran telah meningkatkan kesadaran publik dan mendorong diskusi tentang rehabilitasi narkoba yang efektif. Dengan langkah konkret seperti proyek percontohan, pendanaan, dan evaluasi, Sumut berpotensi menjadi model bagi daerah lain dalam menangani narkoba di kalangan muda. Untuk informasi lebih lanjut, pantau laporan resmi dari Pemprov Sumut (sumutprov.go.id) atau ikuti diskusi di platform X melalui akun seperti @kompascom atau @SumutBersih.