Buat lo yang tinggal di Kotim atau penasaran gimana pemerintah daerah kerja, ini kabar gembira! Tahun 2025 jadi tahun yang cukup spesial buat Kotawaringin Timur (Kotim) karena berhasil jadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Tengah yang dapet dua paket proyek Instruksi Jalan Daerah (IJD) dari Kementerian PUPR dengan total nilai hampir Rp30 miliar. Yup, bukan cuma wacana doang—kontrak udah diteken Oktober 2025 lalu dan pengerjaan udah jalan!
Pencapaian ini bukan cuma soal angka besar, tapi bukti nyata kalau usulan daerah yang disuarakan masyarakat beneran ditindaklanjuti sampai ke level pusat. Gimana cerita lengkapnya? Yuk, kita bahas dari anggaran, proyek prioritas, sampai tantangan yang dihadapi Pemkab Kotim!
Yang Bakal Lo Temuin di Artikel Ini:
- Kotim Jadi Satu-satunya di Kalteng yang Dapat Dua Proyek IJD Senilai Rp30 Miliar
- Kontrak Sudah Diteken, Pengerjaan Dimulai Oktober 2025
- Tantangan Fiskal: Pendapatan APBD Perubahan Turun Rp62,9 Miliar
- Pemprov Kalteng Ambil Alih Proyek Besar yang Nggak Mampu Ditangani Kotim
- DPRD Kawal Ketat 37 Titik Jalan Rusak Berat di 9 Kecamatan
- Program Sekolah Rakyat: Kotim Masuk dalam Paket Rp985,9 Miliar
- RPJMD 2025-2029: Roadmap Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan
- APBD 2026: Total Anggaran Mendekati Rp2 Triliun dengan Defisit Terencana
Kotim Jadi Satu-satunya di Kalteng yang Dapat Dua Proyek IJD Senilai Rp30 Miliar
Ini dia kabar yang bikin bangga! Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil meraih dua paket proyek Instruksi Jalan Daerah (IJD) dari Kementerian PUPR dengan nilai total hampir Rp30 miliar, dan Kotim adalah satu-satunya daerah di Kalimantan Tengah yang berhasil mendapatkan proyek ini di tahun 2025.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim, Mentana Dhinar Tistama, ngasih bocoran detail proyeknya. Dua ruas jalan yang dapat intervensi adalah Jalan Tengku Gembo di Kecamatan Kota Besi dengan anggaran Rp14,3 miliar dan Jalan Pelita di Desa Tinduk, Kecamatan Baamang, senilai Rp15,08 miliar. Masing-masing proyek punya panjang sekitar 3 kilometer.
Yang bikin ini istimewa, kedua ruas jalan ini sebelumnya kondisinya rusak berat—berlubang, becek, dan susah banget dilalui pas musim hujan. Dengan adanya proyek ini, mobilitas warga dan akses ekonomi diharapkan naik signifikan. Buat yang pengen tahu lebih detail tentang program pembangunan daerah, cek juga winrip-ibrd.com buat referensi tambahan.
Kontrak Sudah Diteken, Pengerjaan Dimulai Oktober 2025
Nggak cuma sekedar usulan yang masuk dokumen perencanaan aja nih, tapi dua proyek IJD ini udah berkontrak dan mulai dikerjakan sejak Oktober 2025. Jalan Tengku Gembo dikerjakan oleh PT Bangun Sarana dengan masa pelaksanaan 87 hari kalender, dimulai 6 Oktober hingga 31 Desember 2025.
Camat Kotabesi, Huzaifah, ngasih apresiasi tinggi buat program IJD ini, apalagi di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah yang lagi ketat. “Kondisi jalan yang terpilih IJD itu rusak parah, memang masih bisa dilewati tapi untuk peningkatan memang harus dilakukan,” ujar dia. Sementara Jalan Pelita dengan pagu Rp15,08 miliar akan ditangani sepanjang 3,22 kilometer dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender.
Ini bukan proyek biasa ya, tapi proyek yang dipilih berdasarkan tingkat urgensi dan dampak langsung ke masyarakat. Jadi, bukan asal pilih jalan yang mau diperbaiki, tapi ada pertimbangan matang soal akses ekonomi, mobilitas warga, sampai potensi pengurangan kecelakaan lalu lintas.
Tantangan Fiskal: Pendapatan APBD Perubahan Turun Rp62,9 Miliar
Meskipun dapet proyek besar dari pusat, pemerintah Kotim tetep harus menghadapi tantangan finansial yang cukup berat. Pendapatan pada APBD Perubahan 2025 turun sebesar Rp62,9 miliar—dari sebelumnya Rp2,28 triliun jadi Rp2,22 triliun. Penurunan ini dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Bupati Kotim, Halikinnor, ngejelasin kalau penurunan pendapatan ini cukup signifikan. “Beberapa kegiatan yang sudah masuk perencanaan dan bahkan sudah dilelang pun terpaksa dibatalkan,” kata dia pada Juni 2025. Salah satu proyek yang batal adalah perbaikan jalan di Kecamatan Antang Kalang dengan nilai Rp27 miliar—angka yang nggak sedikit.
Buat ngakalin kondisi fiskal yang ketat, Pemkab Kotim melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas beberapa pos pengeluaran yang nggak terlalu mendesak. Hasilnya, sekitar Rp90 miliar berhasil dihemat dan dialokasikan untuk sektor-sektor krusial seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah juga memotong 50 persen pos perjalanan dinas sebagai bagian dari strategi penghematan.
Pemprov Kalteng Ambil Alih Proyek Besar yang Nggak Mampu Ditangani Kotim
Nggak cuma mengandalkan anggaran sendiri, ternyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga turun tangan bantu pembangunan infrastruktur di Kotim. Anggota DPRD Kalteng, Sutik, ngasih apresiasi tinggi buat perhatian Gubernur Kalteng terhadap infrastruktur Kotim.
Banyak proyek besar yang nggak bisa ditangani oleh anggaran kabupaten kini diambil alih oleh dana provinsi, termasuk perbaikan Jalan Bumi Ayu yang hancur dan mulai dikerjakan pertengahan 2025. “Alhamdulillah, Pak Gubernur banyak perhatian di Kotim. Pembangunan-pembangunan yang tidak bisa tersentuh dana kabupaten diambil oleh dana provinsi,” ungkap Sutik.
Intervensi provinsi ini sangat membantu, apalagi mengingat keterbatasan anggaran kabupaten. Sebagai contoh, proyek perbaikan jalan dari Cempaka yang butuh ratusan miliar rupiah dan mustahil dikerjakan kabupaten—bahkan kalau harus nunggu puluhan tahun—kini mulai ada pengerjaan dengan dana provinsi. Proyek peningkatan Jalan Moh. Hatta atau Lingkar Selatan di Sampit juga tengah berjalan dengan nilai kontrak Rp28,1 miliar lebih dan dijadwalkan selesai November 2025.
DPRD Kawal Ketat 37 Titik Jalan Rusak Berat di 9 Kecamatan
Pengawasan dari legislatif jadi kunci penting supaya program infrastruktur berjalan optimal. Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mendesak pemerintah kabupaten untuk segera mempercepat perbaikan jalan rusak di sejumlah kecamatan, dengan data menunjukkan ada 37 titik jalan rusak berat tersebar di 9 kecamatan.
Kerusakan jalan ini nggak cuma berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas dan keterisolasian desa. “Di Kecamatan Telaga Antang dan Tualan Hulu, warga harus menempuh jalan berlumpur sejauh 12 kilometer untuk menjangkau fasilitas kesehatan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Juliansyah, anggota DPRD Kotim.
DPRD juga nyoroti lemahnya pengawasan terhadap proyek peningkatan jalan yang sering nggak sesuai spesifikasi teknis. “Kami minta agar pengawasan lapangan diperketat. Jangan sampai jalan baru rusak dalam hitungan bulan. Ini pemborosan anggaran,” tegas Rudianur. Pengawasan ketat ini penting banget buat memastikan nggak ada penyimpangan anggaran dan proyek berjalan sesuai kualitas yang diharapkan.
Program Sekolah Rakyat: Kotim Masuk dalam Paket Rp985,9 Miliar
Selain infrastruktur jalan, Kotim juga masuk dalam program besar pemerintah pusat yang fokus pada pembangunan SDM melalui infrastruktur pendidikan. Kementerian PUPR melakukan penandatanganan kontrak pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah yang meliputi empat lokasi di Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya dengan nilai kontrak mencapai Rp985,9 miliar.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Fasilitas ini ditujukan untuk membuka akses belajar seluas-luasnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah (Desil 1 dan 2) tanpa memandang latar belakang mereka. Penandatanganan kontrak dilaksanakan 17 November 2025 di Jakarta dan disaksikan langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo.
Menteri Dody menegaskan, keberlanjutan dan kualitas dalam pelaksanaan infrastruktur ini sangat krusial demi mendukung pemerataan akses pendidikan yang layak di seluruh Indonesia. Jadi, pembangunan Kotim nggak cuma fokus pada infrastruktur fisik jalan aja, tapi juga investasi jangka panjang untuk pendidikan generasi muda.
RPJMD 2025-2029: Roadmap Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan
Pembangunan infrastruktur di Kotim punya arah yang jelas dengan disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen strategis ini memuat visi mewujudkan Kotawaringin Timur yang Sejahtera, Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan, dengan delapan misi utama termasuk pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan.
Bupati Kotim, Halikinnor, menekankan kalau RPJMD ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan—mulai dari unsur pemerintah, masyarakat, sampai organisasi lokal. “Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, saya dan Wakil Bupati Kotim tidak berarti apa-apa tanpa dukungan dan kerja sama semua pihak,” tegasnya saat penandatanganan nota kesepakatan RPJMD Mei 2025.
Yang menarik, penyusunan RPJMD ini tetap memperhitungkan kondisi fiskal daerah yang saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran atas instruksi pemerintah pusat. Jadi, program-program yang masuk udah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tapi tetap ambisius dalam target pembangunan jangka menengahnya.
APBD 2026: Total Anggaran Mendekati Rp2 Triliun dengan Defisit Terencana
Looking forward ke tahun 2026, DPRD dan Pemkab Kotim udah mulai finalisasi APBD murni. Total anggaran daerah yang disepakati adalah mendekati Rp2 triliun, dengan anggaran awal Rp1,9 triliun ditambah defisit yang diperhitungkan.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Kotim tetap aman dan akan dibayarkan penuh di 2026. “Untuk TPP, kita pastikan aman untuk tahun 2026. Kekurangan yang terjadi beberapa bulan terakhir tahun ini sudah kita sepakati untuk segera diselesaikan dan dibayar,” tegasnya Oktober 2025.
Terkait isu pemotongan TPP ASN yang sempat ramai di medsos, Rimbun menegaskan bahwa nggak ada niat dari Pemkab maupun DPRD untuk memangkas hak ASN. Kebijakan penyesuaian TPP dilakukan semata-mata untuk menyesuaikan aturan terbaru dari Permendagri tentang pedoman pengelolaan APBD menuju 2027, yang mengatur agar belanja ASN maksimal 30 persen dari total APBD.
Baca Juga BI Tebar Insentif Makroprudensial 36 Triliun Hijau 2025
Infrastruktur Kotim 2025 menunjukkan progress nyata dengan pencapaian eksklusif sebagai satu-satunya kabupaten di Kalteng yang dapat dua proyek IJD senilai hampir Rp30 miliar dari Kementerian PUPR. Meskipun menghadapi tantangan fiskal dengan penurunan pendapatan APBD sebesar Rp62,9 miliar, pemerintah daerah tetap berhasil mengalokasikan anggaran secara efisien dengan dukungan provinsi untuk proyek-proyek strategis.
Program-program besar seperti Sekolah Rakyat senilai Rp985,9 miliar dan roadmap RPJMD 2025-2029 menunjukkan kalau pembangunan Kotim nggak cuma jangka pendek, tapi punya visi jangka panjang yang jelas. Dengan pengawasan ketat dari DPRD terhadap 37 titik jalan rusak berat dan komitmen menyelesaikan proyek-proyek prioritas tepat waktu, optimisme untuk Kotim yang lebih maju di masa depan semakin kuat.
Poin mana yang paling bermanfaat menurut lo dari data pembangunan infrastruktur Kotim 2025 ini? Atau ada hal spesifik tentang proyek di wilayah lo yang pengen dibahas lebih dalam? Share pengalaman atau pertanyaan lo di kolom komen ya!
Sumber Data:
