Komdigi Ancam Blokir 36 PSE Privat: Upaya Menjaga Kedaulatan Digital Indonesia

holeray.com, 30 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Pada 29 Mei 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Indonesia mengeluarkan peringatan keras kepada 36 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat, baik domestik maupun asing, yang belum mendaftar atau memutakhirkan data sesuai regulasi. Ancaman pemblokiran akses layanan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ruang digital yang aman, tertib, dan berdaulat di Indonesia. Di antara platform yang terancam adalah raksasa teknologi global seperti Google dan Apple, serta perusahaan lokal seperti PT MNC Asia Holding Tbk dan PT Yamaha Musik Indonesia Distributor. Peringatan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Privat, yang mewajibkan semua PSE yang beroperasi di Indonesia untuk mendaftar dan memutakhirkan data melalui sistem Online Single Submission (OSS). Artikel ini akan mengulas secara mendalam latar belakang, regulasi, daftar PSE yang terancam, implikasi, dan tantangan dari kebijakan ini, dengan merujuk pada sumber resmi seperti pernyataan Komdigi dan laporan media terpercaya.

Daftar Isi

Latar Belakang Kebijakan Pendaftaran PSE

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat adalah entitas, baik individu, badan usaha, maupun masyarakat, yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan sendiri atau pihak lain, seperti platform media sosial, aplikasi e-commerce, layanan pembayaran digital, dan situs web perusahaan. Di Indonesia, regulasi pendaftaran PSE Privat pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperkuat oleh Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, serta perubahannya melalui Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021. Regulasi ini mewajibkan semua PSE Privat, baik domestik maupun asing, untuk mendaftar sebelum sistem elektronik mereka mulai digunakan oleh pengguna di Indonesia, serta memutakhirkan data jika ada perubahan informasi.

Tujuan utama kebijakan ini adalah:

Menjamin Kedaulatan Digital: Memastikan bahwa semua PSE yang beroperasi di Indonesia tunduk pada hukum nasional, sehingga pemerintah memiliki data akurat untuk pengawasan dan penegakan hukum.
Melindungi Pengguna: Mencegah praktik yang merugikan konsumen, seperti penipuan, pelanggaran privasi, atau penyebaran konten ilegal seperti judi online dan pornografi.
Meningkatkan Kepercayaan Publik: Dengan registrasi, masyarakat dapat mengetahui identitas PSE, jenis data yang diproses, dan lokasi pengelolaan data, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Menciptakan Level Playing Field: Memastikan bahwa PSE asing dan domestik mematuhi regulasi yang sama, mendukung persaingan yang adil di ekosistem digital.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, kepatuhan terhadap regulasi ini adalah fondasi untuk menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat. Hingga Mei 2025, Komdigi telah mencatat lebih dari 8.000 PSE Privat yang terdaftar, termasuk platform besar seperti Tokopedia, Gojek, dan TikTok. Namun, masih ada sejumlah PSE yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran atau pemutakhiran data, memicu peringatan terbaru dari Komdigi.

Dasar Hukum dan Sanksi

Kebijakan pendaftaran PSE Privat diatur oleh beberapa peraturan utama:

PP Nomor 71 Tahun 2019: Mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk kewajiban pendaftaran PSE.
Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020: Menetapkan bahwa setiap PSE Privat wajib mendaftar sebelum sistem elektronik mereka digunakan oleh pengguna, serta memutakhirkan data jika terjadi perubahan. Pasal 2 dan Pasal 5 secara eksplisit menyebutkan kewajiban ini berlaku untuk PSE domestik dan asing.
Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021: Merupakan perubahan atas Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang memperjelas prosedur pendaftaran dan sanksi administratif.
Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2022: Menetapkan batas waktu pendaftaran ulang bagi PSE yang telah terdaftar sebelum Permenkominfo Nomor 5/2020 diberlakukan.

Sanksi bagi PSE yang tidak mematuhi regulasi ini meliputi:

Teguran tertulis: Peringatan awal untuk mematuhi kewajiban pendaftaran.
Sanksi administratif: Termasuk denda atau pembatasan operasional.
Pemblokiran akses (access blocking): Pemutusan akses layanan di Indonesia jika PSE tetap tidak mendaftar setelah batas waktu yang ditentukan.

Komdigi telah melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi masif dan membuka saluran komunikasi, termasuk help desk manual dan online, untuk membantu PSE memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Notifikasi resmi telah dikirimkan kepada 23 PSE Privat yang belum mendaftar dan 13 PSE Privat yang belum memutakhirkan data, termasuk perusahaan besar seperti Google (untuk layanan ads.google.com dan play.google.com) dan Apple.

Daftar 36 PSE Privat yang Terancam Diblokir

Berdasarkan hasil pengawasan rutin Komdigi, berikut adalah beberapa PSE Privat yang teridentifikasi belum mendaftar atau memutakhirkan data per Mei 2025:

Belum Terdaftar:
- yamaha.com (PT Yamaha Musik Indonesia Distributor)
- mncgroup.com (PT MNC Asia Holding Tbk)
- philips.com (PT Philips Indonesia Commercial)
- dhl.com, dhlexpresscommerce.com, mydhl.express.dhl, dan aplikasi DHL Express Mobile (DHL Group)
- lenovo.com dan aplikasi Lenovo (PT Lenovo Indonesia)
Perlu Pembaruan Data:
- lazada.com dan aplikasi Lazada (Ecart Webportal Indonesia)
- Aplikasi McDonalds (Rekso Nasional Food)
- zurich.com (Zurich LiveWell Services and Solutions Ltd / Zurich Asuransi Indonesia)
- ads.google.com (Google Indonesia)
- play.google.com (Google Indonesia)

Daftar ini mencakup 23 PSE yang belum mendaftar meskipun telah beroperasi di Indonesia dan 13 PSE yang telah terdaftar tetapi belum memperbarui informasi pendaftaran. Komdigi menegaskan bahwa daftar ini bukanlah final, dan PSE masih memiliki kesempatan untuk mematuhi regulasi melalui sistem OSS sebelum sanksi diberlakukan.

Konteks dan Relevansi Kebijakan

Kebijakan pendaftaran PSE Privat merupakan bagian dari strategi Komdigi untuk memperkuat tata kelola digital di Indonesia, sejalan dengan visi transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa alasan relevansi kebijakan ini meliputi:

Perlindungan Konsumen
Pendaftaran PSE memungkinkan Komdigi memiliki data akurat tentang identitas penyelenggara, jenis layanan, dan lokasi pengelolaan data. Ini penting untuk melindungi konsumen dari praktik merugikan, seperti penipuan, pelanggaran privasi, atau penyebaran konten ilegal. Misalnya, pada periode Oktober 2024 hingga Mei 2025, Komdigi telah memblokir 1,9 juta konten negatif, dengan 76,8% di antaranya adalah konten judi online (judol), menunjukkan komitmen untuk menciptakan ruang digital yang aman.
Kedaulatan Digital
Dengan mendaftar, PSE asing seperti Google dan Apple tunduk pada yurisdiksi Indonesia, memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan hukum nasional. Hal ini juga mencegah potensi pelanggaran seperti pengumpulan data biometrik tanpa izin, seperti kasus Worldcoin yang diblokir pada Mei 2025 karena pemindaian iris mata tanpa pendaftaran PSE.
Penguatan Ekosistem Digital
Pendaftaran PSE mendukung terciptanya ekosistem digital yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital. Ini juga memungkinkan kolaborasi lintas sektor untuk menangani isu seperti perlindungan anak di ruang digital, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Penegakan Hukum
Data pendaftaran memudahkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap PSE yang melanggar regulasi, seperti penyebaran konten pornografi, hoaks, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), yang diterapkan sejak Februari 2025, mewajibkan platform digital menindaklanjuti konten berisiko tinggi dalam 4 jam dan konten negatif lainnya dalam 24 jam.

Tantangan dan Kritik

Meskipun kebijakan pendaftaran PSE memiliki tujuan mulia, beberapa tantangan dan kritik telah muncul:

Potensi Pelanggaran Privasi
Pasal 36 Permenkominfo Nomor 5/2020 memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk meminta akses terhadap data pribadi dan konten komunikasi PSE. Aktivis HAM, seperti Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), menganggap ini berpotensi disalahgunakan, terutama untuk mematikan kritik terhadap pemerintah.
Ambiguitas Definisi Konten
Pasal 9 ayat 3 dan 4 Permenkominfo Nomor 5/2020 melarang PSE memfasilitasi konten yang “meresahkan masyarakat” atau “mengganggu ketertiban umum.” Definisi ini dianggap terlalu luas dan dapat menimbulkan interpretasi ganda, berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Pemblokiran platform besar seperti Google atau Apple dapat mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan komunikasi masyarakat. Misalnya, banyak institusi pemerintah dan pendidikan mengandalkan layanan seperti Google Drive dan WhatsApp untuk koordinasi. Ancaman pemblokiran pada 2022 terhadap platform seperti PayPal memicu keresahan publik karena dana pengguna terancam tertahan, meskipun akhirnya akses dibuka sementara untuk memberikan waktu migrasi.
Proses Pendaftaran yang Rumit
Beberapa PSE, terutama asing, mengalami kesulitan dalam memahami proses pendaftaran melalui sistem OSS, terutama karena kurangnya sosialisasi yang jelas di masa awal implementasi. Komdigi telah berupaya mengatasi ini dengan menyediakan help desk, tetapi tantangan logistik tetap ada.
Reputasi dan Konsistensi Penegakan Hukum
Pada 2022, Komdigi menghadapi kritik karena pemblokiran platform seperti PayPal dan Steam dianggap terburu-buru dan kurang transparan. Beberapa platform yang diblokir akhirnya mendaftar setelah negosiasi, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan komunikatif.

Implikasi dan Langkah ke Depan

Ancaman pemblokiran 36 PSE Privat oleh Komdigi memiliki beberapa implikasi:

Bagi PSE: Perusahaan seperti Google dan Apple perlu segera mematuhi regulasi untuk menghindari pemblokiran, yang dapat merugikan operasional mereka di pasar Indonesia, salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara.
Bagi Pengguna: Pemblokiran dapat mengganggu akses ke layanan penting seperti e-commerce, logistik (misalnya DHL), atau iklan digital (Google Ads), memengaruhi bisnis kecil dan menengah yang bergantung pada platform ini.
Bagi Pemerintah: Keberhasilan kebijakan ini akan memperkuat kedaulatan digital Indonesia, tetapi kegagalan dalam komunikasi atau penegakan hukum yang tidak konsisten dapat merusak kepercayaan publik.

Untuk mengatasi tantangan, Komdigi dapat mengambil langkah-langkah berikut:

Sosialisasi yang Lebih Intensif: Mengadakan sesi pelatihan dan komunikasi langsung dengan PSE asing untuk mempermudah proses pendaftaran.
Transparansi dan Dialog Publik: Melibatkan masyarakat dan aktivis dalam diskusi untuk memastikan regulasi tidak membatasi kebebasan berekspresi atau privasi.
Pendekatan Bertahap: Memberikan tenggat waktu yang realistis dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi sebelum menerapkan pemblokiran.
Penguatan Infrastruktur Digital: Meningkatkan kemudahan akses ke sistem OSS dan memperbaiki kanal pengaduan publik seperti aduankonten.id untuk mendukung pengawasan.

Kesimpulan

Ancaman pemblokiran 36 PSE Privat oleh Komdigi pada Mei 2025 adalah langkah strategis untuk menegakkan regulasi pendaftaran PSE berdasarkan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Dengan menargetkan platform besar seperti Google, Apple, dan perusahaan lokal seperti MNC Group, Komdigi menunjukkan komitmen untuk menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan berdaulat. Namun, kebijakan ini juga memicu tantangan, termasuk potensi pelanggaran privasi, dampak ekonomi, dan ambiguitas definisi konten yang dilarang.

Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada pendekatan yang transparan, komunikatif, dan inklusif, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan—pemerintah, PSE, dan masyarakat. Dengan sosialisasi yang lebih baik, dialog publik, dan penegakan hukum yang konsisten, Komdigi dapat menjadikan Indonesia sebagai model tata kelola digital yang seimbang antara keamanan, inovasi, dan kebebasan berekspresi, sejalan dengan visi transformasi digital nasional.