Kemerdekaan Palestina: Syarat Mutlak Indonesia Mengakui negara Israel

choleray.com, 29 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, memiliki hubungan historis, teologis, dan kemanusiaan yang kuat dengan Palestina. Sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Palestina telah memberikan dukungan signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak hubungan diplomatik formal dengan Israel sampai Palestina diakui sebagai negara berdaulat. Posisi ini ditegaskan berulang kali oleh para pemimpin Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2025, yang menyatakan bahwa kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution) adalah prasyarat mutlak untuk pengakuan diplomatik terhadap Israel. Artikel ini akan menguraikan secara mendalam latar belakang historis, landasan konstitusional, kebijakan luar negeri Indonesia, tantangan, serta relevansi posisi ini dalam konteks global dan lokal, khususnya di Provinsi Lampung.

Daftar Isi

Latar Belakang Historis Hubungan Indonesia-Palestina

Hubungan erat antara Indonesia dan Palestina dimulai sebelum kemerdekaan Indonesia secara resmi. Pada 6 September 1944, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dan saudagar kaya Palestina, Muhammad Ali Taher, menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio berbahasa Arab di Berlin, Jerman. Pernyataan ini didasarkan pada janji Perdana Menteri Jepang Koiso yang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Dukungan ini menjadikan Palestina sebagai salah satu entitas pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto, meskipun Indonesia belum memproklamasikan kemerdekaan.

Syekh Al-Husaini dan Ali Taher tidak hanya memberikan dukungan simbolis, tetapi juga melobi negara-negara Timur Tengah di Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Ali Taher, seorang pengusaha media Palestina, menggunakan platform medianya seperti surat kabar Asyyura, Al-Shabab, dan Al-Minhaj untuk mempromosikan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia bahkan menyumbangkan kekayaannya untuk mendukung perjuangan Indonesia selama Agresi Militer Belanda II pada 1948, dengan mengatakan, “Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia.”

Sebagai balasan, Indonesia menunjukkan solidaritasnya terhadap Palestina. Setelah proklamasi kemerdekaan Palestina oleh Yasser Arafat pada 15 November 1988, Indonesia mendirikan hubungan diplomatik resmi dengan Palestina. Pada 19 Oktober 1989, Kantor Kedutaan Besar Palestina dibuka di Jakarta, ditandai dengan Komunike Bersama antara Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi. Indonesia juga mendirikan Kedutaan Besar di Amman, Yordania, yang merangkap untuk Palestina, menunjukkan komitmen diplomatik yang kuat.

Landasan Konstitusional dan Kebijakan Luar Negeri

Posisi Indonesia yang menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai syarat mutlak untuk mengakui Israel berakar pada landasan konstitusional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Beberapa landasan utama meliputi:

Pembukaan UUD 1945:
- Alinea I: “Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Prinsip ini mencerminkan penolakan Indonesia terhadap penjajahan Israel atas Palestina.
- Alinea IV: Mengamanatkan Indonesia untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dianggap sebagai implementasi nyata dari amanat ini.
Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Indonesia menganut politik luar negeri yang tidak memihak pada blok kekuatan besar mana pun, tetapi aktif dalam mendukung perjuangan kemerdekaan dan keadilan global. Hal ini tercermin dalam peran Indonesia di Konferensi Asia-Afrika 1955, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Solusi Dua Negara (Two-State Solution): Indonesia secara konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Solusi ini mengharuskan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina dengan perbatasan yang jelas dan Yerusalem sebagai ibu kota, sekaligus menjamin hak Israel untuk eksis sebagai negara berdaulat. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 28 Mei 2025, menegaskan bahwa Indonesia akan mengakui Israel jika Palestina diakui sebagai negara merdeka, mencerminkan komitmen terhadap solusi ini.
Solidaritas Kemanusiaan dan Historis: Selain alasan konstitusional, dukungan Indonesia terhadap Palestina didasarkan pada solidaritas sebagai negara bekas jajahan, nilai-nilai kemanusiaan, dan hubungan historis sejak 1944. Indonesia memandang penjajahan Israel atas Palestina sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional.

Perkembangan Kebijakan Indonesia

Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina melalui berbagai tindakan diplomatik dan kemanusiaan:

Dukungan Diplomatik:
- Indonesia aktif mendorong pengakuan Palestina sebagai negara anggota penuh PBB melalui OKI dan forum internasional lainnya. Hingga Juli 2019, 138 dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
- Pada 29 November 2012, Palestina diakui sebagai negara pengamat non-anggota PBB, sebuah langkah yang didukung kuat oleh Indonesia.
- Indonesia menolak rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel pada 2020, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan resolusi PBB.
Kontribusi Kemanusiaan:
- Indonesia menyediakan bantuan kemanusiaan untuk Palestina, termasuk melalui organisasi resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga kemanusiaan lainnya.
- Indonesia juga mengirimkan personel dan pasukan untuk misi perdamaian PBB, seperti United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), untuk mendukung stabilitas di Timur Tengah.
Penolakan terhadap Israel:
- Indonesia secara tegas tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel. Pada 1957, Indonesia menolak bertanding melawan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 1958 kecuali di lokasi netral, sebuah sikap yang dipertahankan hingga Asian Games 1962 di Jakarta, di mana Presiden Soekarno menentang keikutsertaan Israel.
- Meskipun Israel mengakui kemerdekaan Indonesia pada Januari 1950 melalui telegram Menteri Luar Negeri Moshe Sharett, Indonesia tidak membalas pengakuan tersebut, dengan alasan bahwa kemerdekaan Palestina harus diwujudkan terlebih dahulu.
Pernyataan Terkini:
- Pada April 2024, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tidak menutup kemungkinan normalisasi hubungan dengan Israel, tetapi dengan syarat Israel mengakui kemerdekaan Palestina.
- Pada 28 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto memperkuat posisi ini dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel jika solusi dua negara terwujud dan Palestina diakui sebagai negara merdeka. Prabowo juga mendukung rencana Konferensi Tingkat Tinggi Prancis dan Arab Saudi pada Juni 2025 untuk memajukan solusi dua negara.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap kemerdekaan Palestina, terdapat sejumlah tantangan:

Tekanan Internasional: Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya, mendorong Indonesia untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara Timur Tengah melalui Abraham Accords. Indonesia tetap teguh pada prinsipnya, tetapi tekanan ini menciptakan dilema diplomatik.
Kompleksitas Konflik Palestina-Israel: Konflik ini melibatkan isu wilayah, agama, dan politik yang rumit. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan respons militer Israel di Gaza mempersulit upaya perdamaian. Indonesia harus menyeimbangkan dukungan terhadap Palestina dengan menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.
Keterbatasan Pengaruh Global: Meskipun aktif di PBB dan OKI, pengaruh Indonesia dalam diplomasi global terbatas dibandingkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau Tiongkok, yang memengaruhi dinamika konflik Timur Tengah.
Narasi Publik dan Hoaks: Di era media sosial, narasi yang salah atau hoaks dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan Indonesia. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menekankan pentingnya edukasi sejarah yang benar untuk memperkuat wawasan kebangsaan terkait isu Palestina.

Relevansi di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung, sebagai bagian dari Indonesia, mencerminkan solidaritas nasional terhadap Palestina melalui berbagai inisiatif masyarakat dan akademik:

Peran Akademik: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) aktif mempromosikan solidaritas dengan Palestina melalui seminar dan diskusi, seperti yang diselenggarakan pada Oktober 2023. UIN RIL menekankan pentingnya intelektualitas, spiritualitas, dan integritas dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sejalan dengan amanat UUD 1945.
Aksi Masyarakat: Masyarakat Lampung sering menggelar aksi solidaritas, seperti penggalangan dana untuk Palestina dan demonstrasi damai menentang agresi Israel. Aksi ini mencerminkan dukungan grassroots yang kuat terhadap kebijakan nasional.
Edukasi dan Kesadaran: Kampanye di media lokal dan nasional, termasuk melalui platform seperti X, menunjukkan antusiasme masyarakat Lampung dalam mendukung Palestina. Postingan di X, seperti dari @Bianisme pada November 2023, menegaskan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap sikap pemerintah yang tidak mengakui Israel sebelum Palestina merdeka.

Prospek Masa Depan

Posisi Indonesia yang menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai syarat untuk mengakui Israel memiliki prospek penting dalam diplomasi global:

Penguatan Solusi Dua Negara: Dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dapat mendorong negara lain, seperti Prancis dan Arab Saudi, untuk mempercepat upaya perdamaian. Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni 2025 menjadi peluang untuk memajukan agenda ini.
Kontribusi Pasukan Perdamaian: Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk meningkatkan kontribusi pasukan perdamaian di Timur Tengah, yang dapat memperkuat posisinya sebagai mediator netral.
Peningkatan Bantuan Kemanusiaan: Dengan meningkatkan bantuan kemanusiaan melalui organisasi resmi, Indonesia dapat membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina, terutama di Gaza, yang menghadapi krisis kemanusiaan akibat konflik.
Edukasi dan Diplomasi Publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan media dapat memperkuat dukungan terhadap kebijakan Indonesia, sekaligus melawan narasi yang salah.

Kesimpulan

Kemerdekaan Palestina sebagai syarat mutlak untuk pengakuan Israel oleh Indonesia adalah cerminan dari komitmen konstitusional, historis, dan kemanusiaan Indonesia. Berakar dari dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia pada 1944, posisi ini diperkuat oleh amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan dan mendukung perdamaian global. Melalui diplomasi aktif di PBB, OKI, dan forum internasional lainnya, serta pernyataan tegas dari pemimpin seperti Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia terus memperjuangkan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian di Timur Tengah.

Di Provinsi Lampung, solidaritas terhadap Palestina tercermin dalam kegiatan akademik dan aksi masyarakat, yang memperkuat dukungan nasional. Meskipun menghadapi tantangan seperti tekanan internasional dan kompleksitas konflik, Indonesia tetap konsisten dalam prinsipnya. Dengan memanfaatkan diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan edukasi publik, Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sekaligus berkontribusi pada perdamaian dunia yang berkeadilan.